TIDAK ADA LOCKDOWN, HANYA PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR

Dipublikasi pada 01/04/2020 oleh Ismail Marzuki

Image by Alexey Hulsov from Pixabay

APA PERBEDAAN LOCKDOWN DENGAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR?

LOCKDOWN, sebuah kata yang sangat viral seiring mewabahnya virus corona Covid-19. Indonesia sebagai negara yang terkena wabah corona tidak lepas dari polemik perlu atau tidaknya lockdown.

Sudah banyak ahli dan setengah ahli yang membahas tentang lockdown. Kali ini saya tidak perlu lagi mengulas apa itu lockdown, karena materi-materi itu sudah banyak tersedia di google.

Saya hanya akan menulis tentang fakta hukum saat ini yaitu sejak 31 Maret 2020, sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (selanjutnya disebut “PP Nomor 21 Tahun 2020 ”).

Pada saat ini, di Indonesia tidak diberlakukan lockdown tetapi yang diberlakukan adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

APA PERBEDAAN LOCKDOWN DENGAN PSBB? Lanjutkan membaca →

Ditulis pada Peristiwa Kita | Tinggalkan komentar

PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) – Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020

Dipublikasi pada 01/04/2020 oleh Ismail Marzuki

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (selanjutnya disebut “PP Nomor 21 Tahun 2020”).

PP Nomor 21 Tahun 2020 ini sangat ditunggu-tunggu karena dalam benak masyarakat selama ini timbul pertanyaan akan sikap pemerintah dalam menyelesaikan persoalan corona.

Berikut ini uraian singkat mengenai hal-hal yang diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2020. Lanjutkan membaca →

Ditulis pada Peristiwa Kita | Tinggalkan komentar

DARURAT SIPIL UNTUK PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

Dipublikasi pada 30/03/2020 oleh Ismail Marzuki

Image by Peggy und Marco Lachmann-Anke from Pixabay

Menyikapi penyebaran virus corona Covid-19, pada hari senin, 30 Maret 2020, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan arahan kebijakan pembatasan sosial skala besar dilakukan lebih tegas, lebih disiplin dan lebih efektif lagi. Presiden juga menyampaikan perlu didampingi kebijakan adanya darurat sipil.

Jika Presiden akan memberlakukan DARURAT SIPIL, maka kemungkinan yang terjadi adalah Presiden akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) baru mengenai darurat sipil atau dengan menggunakan peraturan yang sudah ada sebelumnya.

Apa yang dimaksud dengan DARURAT SIPIL?  Lanjutkan membaca →

Ditulis pada Peristiwa Kita | Tinggalkan komentar

SOCIAL DISTANCING AKIBAT COVID-19 DAN PROSES PERSIDANGAN DI PENGADILAN

Dipublikasi pada 26/03/2020 oleh Ismail Marzuki

Image by Alexey Hulsov from Pixabay

Image by Clker-Free-Vector-Images from Pixabay

Ada satu kalimat yang sering terucap dalam kaitannya dengan pentingnya menegakan keadilan dalam keadaan apapun.

Fiat justitia ruat caelum, artinya Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh.

Sejak awal tahun 2020, bahkan pada saat tulisan ini dibuat, di seluruh dunia sudah terkena Pandemi Covid-19, dan Indonesia juga mengalami hal yang sama. Salah satu arahan dari pemerintah dalam mencegah penularan Covid-19 adalah dengan Social Distancing, yang antara lain dengan cara tidak berkumpul/berkerumun dalam satu tempat.

Pada umumnya, setiap persidangan diadakan secara terbuka, dihadiri oleh banyak orang. Selain oleh Majelis Hakim dan para pihak yang berperkara, persidangan juga dapat dihadiri oleh masyarakat umum, kecuali persidangan yang berkaitan dengan anak dan perceraian.

Berkaitan dengan Social distancing dan ungkapan justitia ruat caelum, lalu bagaimana dengan sikap badan peradilan dalam masalah ini? Apakah menunda semua proses perkara? Lanjutkan membaca →

Ditulis pada Seputar Hukum | Tinggalkan komentar

JANGAN MENUNDA BALIK NAMA TANAH

Dipublikasi pada 16/03/2020 oleh Ismail Marzuki

Image by Merio from Pixabay

Judul tulisan di atas mungkin membingungkan. Apa yang dimaksud menunda balik nama tanah?

Ilustrasinya begini:

Tuan A memiliki Rumah (Tanah dan Bangunan) di Bekasi yang diperoleh Tuan A melalui fasilitas KPR dari bank pada tahun 2000. KPR Tuan A akan lunas pada tahun 2010. Pada tahun 2005, utang Tuan A ke bank masih ada sebesar Rp 200 juta. Karena sesuatu hal, tahun 2005 Tuan A bermaksud mengalihkan (menjual) Rumah tersebut kepada Tuan B dengan harga yang disepakati yaitu Rp 450 juta, dengan ketentuan uang sebesar Rp 250 juta dibayar oleh Tuan B kepada Tuan A kontan, dan sisanya sebesar Rp 200 juta akan dibayar Tuan B dengan cara angsuran ke bank untuk melunasi utang Tuan A pada Bank.

Karena Sertifikat tanah masih dijaminkan di bank, dan utang Tuan A akan dibayar secara angsuran oleh Tuan B, maka untuk peralihan rumah tersebut belum dapat dibuatkan Akta Jual Beli (AJB) dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Agar hak-hak Tuan B terlindungi, Tuan A dan Tuan B membuat dan menandatangani dokumen atau Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). PPJB ini pada intinya memuat klausul bahwa nanti, dikemudian hari jika utang Tuan A di bank telah lunas dan sertifikat tanah sudah tidak dijadikan jaminan, maka Tuan A berjanji akan menjual rumah tersebut kepada Tuan B. Lanjutkan membaca →

Ditulis pada Tips Hukum Singkat | Tinggalkan komentar

EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA – BAGAIMANA DENGAN DEBT COLLECTOR?

Dipublikasi pada 13/03/2020 oleh Ismail Marzuki

Gambar oleh Rilsonav dari Pixabay

Dalam tulisan sebelumnya, penulis sudah menyampaikan secara singkat tentang Aspek Hukum Jaminan Kredit Pemilikan Kendaraan.

Kendaraan yang pembeliannya dibiayai oleh Kreditur dijadikan jaminan untuk pelunasan utang Debitur dalam bentuk Jaminan Fidusia.

Jika utang Debitur macet, maka Kreditur akan melirik barang jaminan sebagai cara untuk pelunasan utang.

Dalam praktek, kita sering mendengar adanya jasa penagihan utang atau Debt Collector yang “menarik” atau mengambil kendaraan jaminan disaat kendaraan sedang digunakan Debitur. Tindakan debt collector tersebut akan berjalan mulus jika Debitur secara sukarela menyerahkan kendaraannya. Akan tetapi, apabila Debitur tidak mau menyerahkan kendaraan begitu saja, maka yang terjadi adalah keributan yang mengarah pada tindakan fisik.

Bagaimanakah hukum mengatur eksekusi jaminan fidusia?

Tulisan singkat ini akan menjelaskan proses eksekusi jaminan fidusia dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dengan menggunakan penafsiran atau pemaknaan yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020. Lanjutkan membaca →

Ditulis pada Tips Hukum Singkat | Tinggalkan komentar

ASPEK HUKUM JAMINAN KREDIT PEMILIKAN KENDARAAN

Dipublikasi pada 12/03/2020 oleh Ismail Marzuki

Image by Raten-Kauf from Pixabay

Membeli kendaraan dengan pola pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan atau yang populer disebut perusahaan leasing merupakan alternatif bagi masyarakat yang ingin memiliki kendaraan sendiri tetapi tidak dapat membeli secara kontan, atau memang sengaja tidak ingin membeli kontan. Kredit Pemilikan Kendaaraan selain dari perusahaan leasing juga dapat melalui bank.

Satu hal yang tidak boleh diabaikan oleh masyarakat sebelum memutuskan untuk memiliki kendaraan dengan pola Kredit Pemilikan Kendaraan adalah memahami terlebih dahulu aspek hukum dalam Kredit Pemilikan Kendaraan.

Berikut ini, penulis secara singkat akan berbagi pengetahuan mengenai aspek hukum Jaminan dalam Kredit Pemilikan Kendaraan. Lanjutkan membaca →

Ditulis pada Tips Hukum Singkat | 1 Komentar

BERAPA BESAR PESANGON SAYA ?

Dipublikasi pada 05/03/2020 oleh Ismail Marzuki

Gambar oleh Gerd Altmann dari Pixabay

Dalam setiap proses Pemutusan Hubungan Kerja, hal yang selalu menjadi pertanyaan bagi para pekerja adalah mengenai pesangon yang akan diperoleh.

Berikut ini saya akan sertakan file untuk membantu memperkirakan sebesar besar pesangon yang akan diperoleh seorang pekerja. Lanjutkan membaca →

Ditulis pada UU Tenaga Kerja | Tinggalkan komentar

HOAX: Pidana dan Yang Bukan Pidana

Dipublikasi pada 03/03/2020 oleh Ismail Marzuki

Istilah HOAX atau HOAKS sudah sangat sering kita dengar dalam percakapan sehari-hari. Seiring dengan semakin berkembangnya penggunaan internet dan media sosial, kata hoax semakin akrab di telinga kita.

Dunia maya saat ini sudah dalam genggaman hampir setiap orang. Media sosial menjadi alternatif dalam bersosialisasi. Kehadiran internet dan media sosial sangat membantu kita dalam berinteraksi dengan sesama, bahkan mempersatukan silaturahmi yang terputus.

Akan tetapi, media sosial bagaikan pisau. Pisau bergantung kepada tujuan penggunaannya. Jika pisau digunakan untuk menyembelih hewan qurban, maka bermanfaatlah pisau itu. Atau jika pisau digunakan untuk memotong sayuran serta keperluan hidup lainnya, bernilai positiflah pisau itu. Akan tetapi, pisau menjadi barang berbahaya jika digunakan untuk tindakan kriminal, begal, merampok dan sejenisnya.

Media sosial hanyalah alat, dia bisa dijadikan sarana positif penyebaran kebaikan dan informasi yang benar, tetapi juga bisa digunakan untuk penyebaran HOAX.

Apa itu HOAX ? Lanjutkan membaca →

Ditulis pada Tips Hukum Singkat | Tinggalkan komentar

Meterai Bukan Syarat Sahnya Perjanjian

Dipublikasi pada 01/03/2020 oleh Ismail Marzuki

Di kalangan masyarakat sering kita mendengar pemahaman mengenai meterai. Misal, seseorang menganggap bahwa perjanjian yang sudah dibuat dengan pihak lain adalah sah karena sudah dibubuhi meterai. Kebalikannya, ada juga yang merasa resah karena ketika membuat dan menandatangani perjanjian lupa membubuhi meterai sehingga beranggapan perjanjian yang dibuatnya tidak sah.

Pemahaman yang demikian adalah keliru, karena meterai bukanlah syarat yang menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian. Lanjutkan membaca →

Ditulis pada Tips Hukum Singkat | Tinggalkan komentar