Arsip Kategori: Seputar Hukum

PERSEROAN PERORANGAN

Dipublikasi pada 29/12/2023 oleh Ismail Marzuki

Pada saat ini terdapat satu jenis badan hukum baru selain yang sudah kita kenal sebelumnya. Badan hukum baru tersebut adalah PERSEROAN PERORANGAN. Kriteria PERSEROAN PERORANGAN: Kriteria PERSEROAN PERORANGAN: a. Kriteria Modal Usaha b. Kriteria Hasil Penjualan Tahunan Pendirian PERSEROAN PERORANGAN: … Lanjutkan membaca →

Ditulis pada Perseroan Terbatas | Tinggalkan komentar

PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Dipublikasi pada 23/01/2023 oleh Ismail Marzuki

Dalam bulan Januari 2023 ini terjadi perubahan atas UU NO. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan  Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran  Utang. Perubahan atas UU NO. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 … Lanjutkan membaca →

Ditulis pada Omnibus Law | Tinggalkan komentar

Perbedaan Notaris dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Dipublikasi pada 05/03/2022 oleh Ismail Marzuki

Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dua istilah yang sudah sering kita dengar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan perekonomian, peran Notaris dan PPAT semakin terasa penting. Kehadiran dan peran Notaris dan PPAT tidak hanya dirasakan oleh kalangan bisnis, tetapi juga oleh … Lanjutkan membaca →

Ditulis pada Notaris dan PPAT | Tinggalkan komentar

Menghitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja

Dipublikasi pada 28/07/2021 oleh Ismail Marzuki

Dalam postingan kami sebelumnya, kami memberikan contoh pesangon yang diperoleh Pekerja berdasarkan Pasal 41 PP Nomor 35 Tahun 2021. Masih tentang hitung menghitung, kali ini kami hadirkan Pesangon dan hak Pekerja akibat PHK dengan menggunakan format excel.

Ditulis pada UU Cipta Kerja | 5 Komentar

Contoh Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja

Dipublikasi pada 28/07/2021 oleh Ismail Marzuki

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja) dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja (“PP No. 35 Tahun 2021”) memuat … Lanjutkan membaca →

Ditulis pada UU Cipta Kerja | Tinggalkan komentar

PESANGON BERDASARKAN UU CIPTA KERJA

Dipublikasi pada 28/07/2021 oleh Ismail Marzuki

Sejak November 2020, terdapat peraturan baru dalam bidang ketenagakerjaan di Indonesia, yang termuat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja). Dalam undang-undang Cipta Kerja tersebut antara lain diatur mengenai akibat dari pemutusan hubungan kerja (PHK) … Lanjutkan membaca →

Ditulis pada UU Cipta Kerja | Tinggalkan komentar

Pekerja Sistem Kontrak Mendapat Uang Kompensasi

Dipublikasi pada 29/03/2021 oleh Ismail Marzuki

Ada yang menarik dari diterbitkannya UU Cipta Kerja (“UU Nomor 11 Tahun 2020”), yaitu pengaturan mengenai Pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu tertentu (“PKWT”). PKWT, dalam prakteknya sering kita sebut pekerja atau karyawan kontrak, karena memang “dikontrak” untuk bekerja dengan … Lanjutkan membaca →

Ditulis pada UU Cipta Kerja | Tinggalkan komentar

MENDIRIKAN PERSEROAN TERBATAS BOLEH HANYA OLEH 1 (SATU) ORANG SAJA

Dipublikasi pada 28/02/2021 oleh Ismail Marzuki

Selama ini ketika membahas tentang perseroan terbatas maka yang kita pahami adalah bahwa yang namanya perseroan terbatas itu didirikan minimal oleh 2 (dua) orang. Pemahaman yang demikian karena didasarkan pada semangat dasar suatu perseroan terbatas yaitu didirikan berdasarkan suatu perjanjian. … Lanjutkan membaca →

Ditulis pada UU Cipta Kerja | Tinggalkan komentar

Selamat Datang SERTIPIKAT ELEKTRONIK

Dipublikasi pada 04/02/2021 oleh Ismail Marzuki

Perkembangan teknologi informasi kini ikut memasuki dunia dokumentasi pertanahan di Indonesia. Jika sampai saat ini kita masih memegang sertipikat tanah dalam bentuk kertas, maka beberapa waktu lagi, sertipikat tanah yang kita miliki akan berubah bentuk menjadi Sertipikat Elektronik.

Ditulis pada Seputar Hukum | Tinggalkan komentar

Mau Mendirikan Perguruan Tinggi, Atau Mengalihkan Pengelolaan Ke Yayasan Lain??

Dipublikasi pada 23/12/2020 oleh Ismail Marzuki

Bagi anda yang bermaksud mendirikan Perguruan Tinggi Swasta, atau mungkin akan mengalihkan pengelolaan Perguruan Tinggi-nya ke Yayasan lain, silakan membuka Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 ini.

Ditulis pada Seputar Hukum | Tinggalkan komentar